MENU
BerandaKampusPendidikanOpiniTokohHumanioraWeeknoteAgendaNaskah
Sign In Member

Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Namun, berita dapat dipublikasikan tanpa verifikasi jika:

  • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
  • Sumber berita pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten.
  • Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak dapat ditemukan atau dihubungi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media siber berhak mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang bertentangan dengan hukum.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

Ralat, koreksi, dan hak jawab dilakukan merujuk pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

5. Pencabutan Berita

Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah rasisme, asusila, masa depan anak, atau sesuai ketentuan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

Pedoman ini disusun berdasarkan hasil pertemuan organisasi pers, pengelola media siber, dan Dewan Pers di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2012. Pedoman ini berlaku sepenuhnya bagi AktivaNews sebagai entitas media siber.